Kenapa Dokumen Lingkungan Penting bagi Perusahaan?

Setiap usaha atau kegiatan dapat memberikan dampak terhadap lingkungan, baik dalam skala kecil maupun besar. Karena itu, regulasi Indonesia mengatur kewajiban dokumen lingkungan sebagai bagian dari penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021, rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan wajib memperoleh Persetujuan Lingkungan. Penentuan apakah suatu kegiatan wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL dilakukan melalui proses penapisan. 

Artinya, perusahaan tidak bisa begitu saja memilih dokumen lingkungan berdasarkan keinginan. Jenis dokumen ditentukan berdasarkan karakteristik dan dampak kegiatan usaha.

AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL: Apa Bedanya?

1. AMDAL
   AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) merupakan kajian mengenai dampak penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan.
   AMDAL digunakan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Karena diperuntukkan bagi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting, prosesnya melibatkan kajian dan penilaian yang lebih komprehensif. 
   Sederhananya: semakin besar potensi dampak penting suatu kegiatan, semakin besar pula kebutuhan kajian lingkungannya.
2. UKL-UPL
   UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan instrumen untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan yang tidak masuk kategori wajib AMDAL, tetapi tetap memiliki dampak yang perlu dikelola.
   Berbeda dengan AMDAL yang berupa kajian dampak penting, UKL-UPL berfokus pada bagaimana dampak lingkungan dari kegiatan tersebut dikelola dan dipantau.
3. SPPL
   SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) merupakan pernyataan dari penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
   SPPL berlaku untuk usaha atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL maupun UKL-UPL.
   Jadi, SPPL bukan berarti perusahaan "tidak memiliki kewajiban lingkungan". Justru, perusahaan tetap menyatakan kesanggupannya untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai kegiatan yang dijalankan.

Jadi, Perusahaan Saya Wajib yang Mana?

Secara sederhana:

Namun, jangan menentukan hanya berdasarkan skala perusahaan.

Jenis usaha, lokasi, karakteristik kegiatan, kapasitas, serta potensi dampak lingkungan juga menjadi bagian dari penentuan kewajiban dokumen. Daftar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL diatur lebih lanjut dalam Permen LHK No. 4 Tahun 2021.

Dengan kata lain, perusahaan dengan usaha yang berbeda dapat memiliki kewajiban dokumen lingkungan yang berbeda pula.

Bagaimana Menentukannya?

Sebelum menyusun dokumen, perusahaan perlu melakukan penapisan (screening) terhadap rencana usaha atau kegiatan.

PP No. 22 Tahun 2021 mengatur bahwa penanggung jawab usaha/kegiatan melakukan proses penapisan untuk menentukan apakah kegiatan tersebut wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. Jika tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penetapan dapat diajukan kepada instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya.

Karena itu, langkah yang tepat bukan langsung bertanya "AMDAL atau UKL-UPL?", tetapi:

Apa kegiatan usahanya → di mana lokasinya → bagaimana karakteristik kegiatannya → apa potensi dampaknya → dokumen lingkungan apa yang diwajibkan?

Jangan Sampai Salah Menentukan Dokumen

Kesalahan menentukan dokumen lingkungan sejak awal dapat membuat proses perizinan menjadi lebih panjang dan berpotensi menimbulkan masalah pada tahap berikutnya.

Apalagi, dokumen lingkungan bukan sekadar formalitas administratif. Dokumen tersebut berkaitan dengan bagaimana perusahaan memenuhi kewajiban pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya.

Karena itu, sebelum menyusun dokumen, pastikan terlebih dahulu jenis dokumen yang memang sesuai dengan kegiatan usaha Anda.

Butuh Bantuan Menentukan Dokumen Lingkungan?

Diaspora Consultant membantu perusahaan mengidentifikasi kebutuhan perizinan dan dokumen lingkungan berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya.

Mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pendampingan prosesnya, pastikan dokumen yang disiapkan memang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumber:

• PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Database Peraturan BPK.
• Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL. tercatat berstatus berlaku pada Database Peraturan BPK. 
• JDIH Kementerian Lingkungan Hidup. PP No. 22 Tahun 2021 dan dokumen terkait.

Tags: AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dokumen lingkungan, perizinan lingkungan, persetujuan lingkungan, izin lingkungan, OSS, Amdalnet, perizinan usaha, regulasi lingkungan, bisnis Indonesia, environmental licensing, business compliance