Perusahaan Sudah Produksi di Indonesia, Kenapa Masih Perlu Sertifikasi TKDN?
Banyak perusahaan sudah memiliki pabrik dan memproduksi barang di Indonesia. Bahkan, tenaga kerja yang digunakan pun mayoritas berasal dari dalam negeri. Lalu muncul pertanyaan yang cukup sering terdengar: kalau sudah produksi di Indonesia, kenapa masih harus mengurus sertifikasi TKDN? Jawabannya sederhana: “dibuat di Indonesia” dan “memiliki nilai TKDN yang sudah terverifikasi” adalah dua hal yang berbeda.
Produksi di Indonesia Belum Otomatis Berarti TKDN Tinggi
Produk Dalam Negeri memang mencakup barang dan jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia. Namun, besarnya kandungan lokal pada produk tetap perlu dihitung dan diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Misalnya, sebuah perusahaan merakit produknya di Indonesia. Tetapi bahan baku, komponen, mesin, atau input produksi tertentu masih berasal dari luar negeri.
Artinya, lokasi produksi saja tidak cukup untuk menentukan berapa persen kandungan dalam negeri sebuah produk.
Di sinilah peran perhitungan dan sertifikasi TKDN menjadi penting.
TKDN Bukan Sekadar “Produk Lokal”
TKDN menunjukkan seberapa besar komponen dalam negeri yang terdapat dalam suatu produk, jasa, atau gabungan barang dan jasa berdasarkan metode perhitungan yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, perusahaan tidak bisa sekadar menyatakan:
“Produk kami dibuat di Indonesia, jadi pasti TKDN-nya tinggi.”
Nilainya perlu dibuktikan berdasarkan komponen yang diperhitungkan dalam proses sertifikasi.
Permenperin No. 35 Tahun 2025 mengatur secara khusus tata cara penghitungan dan verifikasi nilai TKDN, penerbitan sertifikat TKDN, penghitungan ulang, hingga pengawasan dan sanksi. Peraturan ini mulai berlaku pada 11 Desember 2025.
Lalu, Apa Manfaat Sertifikasi TKDN?
Sertifikat TKDN memberikan bukti resmi atas nilai TKDN yang telah dihitung dan diverifikasi.
Hal ini menjadi semakin penting ketika perusahaan ingin masuk ke pasar atau proyek yang mempertimbangkan penggunaan produk dalam negeri.
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, misalnya, produk dengan TKDN dan BMP minimal 40% mendapatkan prioritas tertinggi dalam sistem prioritas penggunaan produk dalam negeri.
Jadi, sertifikasi TKDN bukan hanya tentang mendapatkan angka persentase.
Ada kaitannya dengan akses pasar, peluang pengadaan, dan daya saing produk.
“Tapi Kami Sudah Banyak Menggunakan Bahan Lokal”
Ini justru menjadi salah satu alasan kenapa perusahaan perlu melakukan perhitungan secara tepat.
Perusahaan mungkin merasa sudah menggunakan banyak bahan dan tenaga kerja lokal. Namun, belum tentu seluruh komponen tersebut dapat dihitung dengan cara yang sama dalam formula TKDN.
Sebaliknya, perusahaan juga bisa saja memiliki potensi TKDN yang cukup tinggi tetapi belum dapat memanfaatkannya secara optimal karena data dan dokumen pendukung belum siap.
Karena itu, sebelum mengajukan sertifikasi, perusahaan perlu memahami terlebih dahulu struktur biaya dan komponen apa saja yang dapat diperhitungkan.
TKDN Bisa Menjadi Bagian dari Strategi Bisnis
Selama ini TKDN sering dianggap sebagai kewajiban administratif.
Padahal, bagi perusahaan manufaktur, TKDN bisa menjadi kesempatan untuk melihat kembali rantai pasok perusahaan:
- Berapa banyak komponen yang masih bergantung pada impor?
- Apakah ada supplier lokal yang bisa digunakan?
- Bagian mana dari proses produksi yang paling besar kontribusinya terhadap TKDN?
- Apakah perubahan supplier dapat memengaruhi nilai TKDN?
- Apakah data biaya dan produksi perusahaan sudah terdokumentasi dengan baik?
Dengan kata lain, menghitung TKDN juga bisa membantu perusahaan memahami struktur produksinya sendiri.
Apa yang Harus Disiapkan Perusahaan?
Sebelum masuk ke proses sertifikasi, perusahaan sebaiknya memastikan beberapa hal:
- Data produk jelas
Spesifikasi dan proses produksi harus dapat dijelaskan dengan baik. - Struktur biaya terdokumentasi
Data terkait bahan baku, tenaga kerja, proses produksi, dan komponen lainnya perlu disiapkan sesuai kebutuhan perhitungan. - Asal komponen dapat dibuktikan
Perusahaan perlu memiliki dokumen pendukung yang menunjukkan asal dan penggunaan komponen dalam proses produksi. - Data konsisten
Informasi dalam dokumen perusahaan harus selaras dengan kondisi produksi yang sebenarnya.
Persiapan ini penting karena proses TKDN tidak berhenti pada pengisian angka. Nilai tersebut akan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan sertifikasi.
Jadi, Apakah Semua Perusahaan yang Produksi di Indonesia Wajib Sertifikasi TKDN?
Tidak bisa disimpulkan sesederhana itu.
Kebutuhan sertifikasi sangat bergantung pada jenis produk, sektor, ketentuan yang berlaku, serta tujuan perusahaan menggunakan nilai TKDN tersebut.
Namun, bagi perusahaan yang ingin memperluas peluang dalam pengadaan atau pasar yang mempertimbangkan produk dalam negeri, memiliki nilai TKDN yang terukur dan terverifikasi dapat menjadi keuntungan strategis.
Kementerian Perindustrian sendiri terus mendorong sertifikasi TKDN sebagai bagian dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan akses pasar bagi industri nasional.
Produksi di Indonesia Adalah Awal, Bukan Akhir
Memiliki pabrik di Indonesia tentu menjadi bagian penting dari kontribusi terhadap industri dalam negeri.
Tetapi ketika perusahaan ingin membuktikan seberapa besar kandungan lokal produknya, pernyataan “Made in Indonesia” saja tidak cukup.
Di situlah sertifikasi TKDN menjadi penting: bukan sekadar menunjukkan bahwa produk dibuat di Indonesia, tetapi memberikan dasar yang terukur mengenai kandungan dalam negeri di dalamnya.
Bagi perusahaan yang sedang mempersiapkan sertifikasi TKDN, langkah pertama bukan selalu langsung mengajukan sertifikasi. Memetakan data produksi, struktur biaya, dan komponen lokal terlebih dahulu dapat membantu perusahaan mengetahui potensi TKDN sekaligus mempersiapkan proses verifikasi dengan lebih baik.
Sumber:
- Peraturan BPK. Permenperin No. 35 Tahun 2025. https://peraturan.bpk.go.id/Details/333003/permenperin-no-35-tahun-2025
- Kementerian Perindustrian. Informasi TKDN. https://ikm.kemenperin.go.id/tingkat-komponen-dalam-negeri-tkdn
- Kementerian Perindustrian. Pendampingan Sertifikasi TKDN Industri Kecil. https://ikm.kemenperin.go.id/beri-pendampingan-kemenperin-permudah-industri-kecil-raih-sertifikat-tkdn
Tags: TKDN, sertifikasi TKDN, produk dalam negeri, industri Indonesia, TKDN 2026, P3DN, pengadaan pemerintah