Welcome to Diaspora Consultant

SNI is the Indonesian National Standard nationally applicable in Indonesia.
The SNI standard was first drafted by the technical committee and
defined by the National Standardisation Agency of Indonesia

About Us

Who We Are ?

Diaspora Consultant is a leading consultancy firm based in Indonesia, dedicated to assisting both local and international businesses in navigating complex national regulatory standards.

  • Vision

    To be the most trusted partner, delivering optimal solutions for our clients.

  • Mission

    Deliver professional, dependable, and high-quality services that create value for our clients and partners, while consistently meeting their needs and exceeding expectations.

SNI Product Certification

We assist clients throughout the entire SNI certification process from determining regulatory applicability to coordinating product testing, factory audits, and certification with accredited Product Certification Body (LSPro).

Domestic Component Level (TKDN)

We assist clients in preparing all technical and administrative requirements necessary for TKDN verification and certification. We coordinate with authorized Independent Verification Body (LVI) and relevant government authorities to ensure a smooth and efficient certification process.

Document Legalization

End-to-end legalization services for personal and business documents, covering Apostille, certified translations, and ministry approvals, etc.

Import Approval & Technical Consideration (PI & Pertek)

Diaspora Consultant provides comprehensive consulting services to help manufacturers, importers, and brand owners navigate Indonesia's Pertek and PI regulatory requirements efficiently and compliantly.

Business Licensing

Diaspora Consultant provides comprehensive licensing services to help companies obtain and maintain the necessary permits required by Indonesian authorities.

Regulatory Update & TKDN

Sanksi Baru TKDN: Sekali Kena Blacklist, Sertifikasi Tertutup Sementara

28 Agustus 2026 Regulatory Update & TKDN

Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bukan sekadar dokumen tambahan bagi perusahaan. Untuk perusahaan yang membutuhkan sertifikasi TKDN dalam kegiatan bisnisnya, sertifikat dapat berkaitan dengan akses dan pengakuan atas produk atau jasa dalam negeri. Karena itu, perubahan aturan mengenai sanksi TKDN patut diperhatikan. Melalui Permenperin No. 35 Tahun 2025, pemerintah mengatur kembali tata cara sertifikasi TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP), termasuk mekanisme pengawasan dan sanksi. Peraturan ini mulai berlaku pada 11 Desember 2025 dan saat ini berstatus berlaku

Baca Selengkapnya
UMKM & Business Licensing

Jualan di Marketplace, Apakah Perlu NIB?

27 Agustus 2026 UMKM & Business Licensing

Sekarang siapa pun bisa mulai jualan hanya dari HP. Buka toko di marketplace, upload produk, atur harga, lalu tunggu pesanan masuk. Karena tidak punya toko fisik, sebagian pelaku usaha kemudian berpikir: “Kalau cuma jualan online, memang perlu NIB?” Jawabannya tidak bisa hanya dilihat dari tempat jualannya.

Baca Selengkapnya
UMKM & Regulatory Update

UMKM Takut Daftar NIB karena Pajak? Ini yang Sering Salah Dipahami

27 Agustus 2026 UMKM & Regulatory Update

Masih banyak pelaku UMKM yang ragu membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) karena takut setelah usaha terdaftar, mereka langsung dikenakan pajak. Kekhawatiran ini sebenarnya cukup mudah dipahami. Bagi usaha yang baru berjalan, urusan legalitas dan pajak sering terlihat seperti satu paket. Padahal, NIB dan pajak bukan hal yang sama.

Baca Selengkapnya
Regulatory Update

Dari 22 Hari Jadi 10, Begini Kemenperin Percepat Sertifikasi TKDN

26 Agustus 2026 Regulatory Update

Ada perubahan menarik dalam proses sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Melalui aturan baru, waktu yang dibutuhkan untuk proses sertifikasi TKDN melalui Lembaga Verifikasi Independen (LVI) dipangkas dari sebelumnya 22 hari kerja menjadi 10 hari kerja untuk industri besar. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi kebijakan TKDN yang diatur dalam Permenperin No. 35 Tahun 2025, yang mulai berlaku pada 11 Desember 2025.

Baca Selengkapnya
Intellectual Property

Kalau AI yang Bikin Logo Perusahaan, Siapa Pemilik Hak Ciptanya?

25 Agustus 2026 Intellectual Property

Sekarang, membuat logo perusahaan tidak selalu membutuhkan waktu berminggu-minggu. Dengan bantuan Artificial Intelligence (AI), seseorang bisa memberikan beberapa instruksi dan mendapatkan berbagai pilihan logo dalam hitungan menit. Tapi ada satu pertanyaan yang mungkin belum banyak dipikirkan: Kalau AI yang membuat logonya, sebenarnya siapa yang memiliki hak atas logo tersebut?

Baca Selengkapnya
Safety & Compliance

Kebakaran Bukan Cuma Masalah Pemadam: Apa Peran SMK3?

24 Agustus 2026 Safety & Compliance

Belakangan ini, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Situasi seperti ini mengingatkan kita bahwa risiko kebakaran bisa berdampak jauh lebih luas daripada sekadar api yang perlu dipadamkan.   Bagi perusahaan, pertanyaannya bukan hanya “siapa yang memadamkan api?”, tetapi juga “apa yang sudah dilakukan sebelum kebakaran terjadi?”   Di sinilah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) memiliki peran penting.

Baca Selengkapnya
Product Compliance & Industry Insight

Lagi Demam Sepak Bola? Ternyata Bola Juga Punya SNI

18 Agustus 2026 Product Compliance & Industry Insight

Piala Dunia belum tentu membuat semua orang jadi pemain bola. Tapi biasanya, euforianya cukup untuk bikin kita ingin ikut main. Beli sepatu baru, cari jersey, sampai beli bola untuk main bareng teman. Nah, kalau sudah sampai tahap memilih bola, pernah kepikiran kenapa ada standar untuk sebuah bola sepak? Ternyata, Indonesia punya SNI 2180:2014 tentang Bola Sepak. Dan sampai saat ini, standar tersebut masih tercatat berlaku di database Badan Standardisasi Nasional (BSN).

Baca Selengkapnya
Regulatory Update

Sertifikat Kini Berlaku 5 Tahun, Apa Artinya bagi Perusahaan?

14 Agustus 2026 Regulatory Update

Ada perubahan yang cukup menarik bagi perusahaan yang mengurus sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Mulai aturan terbaru, sertifikat TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) kini berlaku selama 5 tahun. Sebelumnya, masa berlaku sertifikat adalah 3 tahun. Perubahan ini tercantum dalam Permenperin No. 35 Tahun 2025 yang mulai berlaku pada 11 Desember 2025.

Baca Selengkapnya
Industry Insight

TKDN 2026: Apa yang Perlu Dipahami Perusahaan Manufaktur?

14 Agustus 2026 Industry Insight

Industri manufaktur Indonesia terus berkembang, dan penggunaan produk dalam negeri menjadi salah satu hal yang semakin diperhatikan. Bagi perusahaan manufaktur, salah satu hal yang perlu dipahami adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). TKDN bukan hanya soal mengejar angka persentase. Ada proses produksi, penggunaan bahan, tenaga kerja, hingga dokumen perusahaan yang perlu disiapkan.

Baca Selengkapnya
Regulatory & Compliance

Produk SNI: Sebelum Membeli Produk Rumah Tangga, Cek Dulu Hal Ini

14 Agustus 2026 Regulatory & Compliance

Pernah membeli peralatan rumah tangga hanya karena harganya murah atau desainnya menarik? Sebelum memasukkannya ke keranjang, coba cek satu hal lagi: apakah produk tersebut sudah memenuhi standar yang berlaku di Indonesia? Untuk beberapa jenis produk, standar bukan sekadar soal kualitas. Ada aspek keamanan, kesehatan, dan perlindungan konsumen yang perlu diperhatikan

Baca Selengkapnya
Industry Insight

Sertifikasi di Industri Pariwisata Kian Penting: Pelajaran untuk Sektor Jasa Lainnya

11 Maret 2026 Industry Insight

Dorongan pemerintah terhadap perizinan, standardisasi, dan sertifikasi di sektor pariwisata menunjukkan bahwa tata kelola berbasis standar makin penting di industri jasa. Pelaku usaha dapat belajar bagaimana kepatuhan memperkuat trust pasar.

Baca Selengkapnya
Trade Insight

Surplus Perdagangan Januari 2026 Berlanjut: Apa Artinya untuk Strategi Kepatuhan Impor?

7 Maret 2026 Trade Insight

Kementerian Perdagangan melaporkan surplus perdagangan Indonesia pada Januari 2026. Di balik angka tersebut, pelaku usaha perlu mencermati peningkatan impor nonmigas, kesiapan dokumen, dan pengendalian risiko kepatuhan saat volume perdagangan tumbuh.

Baca Selengkapnya

Address

Lippo Thamrin, Lantai 10, Jl. M.H. Thamrin No.20 8, RT.9/RW.4, Gondangdia, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10350

Call Us

+62 813-1547-5137

Email Us

info@diasporaconsultant.com

WeChat ID

Diaspora_Consultant

Business Hours

Senin - Jumat

Message minimal 10 karakter.
Loading
Your message has been sent. Thank you!